UPTD DUKCAPIL KECAMATAN PONOROGO

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan

UPTD DUKCAPIL KECAMATAN PONOROGO

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan

UPTD DUKCAPIL KECAMATAN PONOROGO

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan

UPTD DUKCAPIL KECAMATAN PONOROGO

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan

UPTD DUKCAPIL KECAMATAN PONOROGO

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan

Sunday, January 4, 2015

GERBANG MUTASI DI AKHIR TAHUN 2014

PONOROGO. Setelah lama ditunggu-tunggu oleh beberapa kalangan elit politik dan para pejabat dilingkup pemerintah daerah kabupaten Ponorogo, dipenghujung tahun 2014, tepatnya Rabu,31 Desember 2014 Gerbang mutasi akhirnya bergulir juga.

Bupati Ponorogo, H. Amin SH, memutuskan menetapkan  pejabat eselon: II,III dan IV sejumlah lebih kurang 314 orang menduduki posisi jabatan baru, namun demikian untuk jabatan eselon II, tampaknya belum maksimal karena masih ada beberapa posisi belum terisi. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Praja dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan para pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Sesui keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/92/405.18/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan  setruktural eselon II dilingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo, Drs. Dwikora Hadi Meinanda menduduki jabatan baru sebagai kepala Bakesbangpolinmas, Drs.H. Yusuf Pribadi.MH.MM. menduduki jabatan baru sebagai staf ahli bupati bidang pembangunan, Drs.H. Siswanto.MM. jabatan baru sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan, H.M. Bedianto.MH.MM jabatan baru kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. H.Edy Wiyono.S.Sos.MM. jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir.Hari Soebito.MM. Jabatan baru Asisten Administrasi Umum secretariat Daerah. Pada jabatan setruktural eselon II hanya 6 posisi yang terotasi, masih ada beberapa posisi yang belum terisi definitive.
Sedangkan Kepala UPT Dinas Dukcapill Kec Ponorogo Dhevit Yuniarko, SE di pindah tugaskan ke Kepala Seksi Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo. Adapun sebagai Pejabat pengganti adalah Suwadi,SH yang sebelumnya menjabat Kepala UPT Dinas Dukcapil Kec Ngrayun.
Sumber : ponorogo.go.id/

Monday, November 17, 2014

Mendagri Hentikan Sementara Pelayanan "E-KTP" Hingga Januari

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik atau "E-KTP" dihentikan sementara hingga Januari 2015 untuk evaluasi dan perbaikan.
"Kami minta dua bulan ini "setop". Sistemnya harus dievaluasi, cek kembali, diamankan kembali. Nanti (Januari) akan diupdate kembali," kata Tjahjo seusai membuka Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.
Penghentian sementara tersebut, menurut Tjahto, didasari beberapa alasan kuat, di antaranya tidak adanya kejelasan acuan data kependudukan yang disebabkan masih adanya dua data base acuan E-KTP.
Selain itu, Tjahjo menilai selama ini keamanan data penduduk yang terekam E-KTP juga masih lemah. Sebab "server" basis data E-KTP seluruh penduduk Indonesia selama ini ternyata ada di luar negeri.
"Walaupun alasan mereka kuncinya tetap ada di Indonesia, tapi kalau "server" itu di luar maka faktor keamanan, faktor kerahasiaan negara tidak terjamin," kata dia.
Terkait mengapa "server" basis data E-KTP sebelumnya harus ada di luar negeri, menurut Tjahjo, itu merupakan persoalan internal. "Saya tidak tahu, itu internal," kata dia.
Ia mengatakan dalam masa perbaikan itu, akan dimanfaatkan untuk pengecekan seluruh sistem pengurusan E-KTP, sehingga validitas kartu identitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi akan dirujuk seluruh instansi.
"Kami lihat dulu, sistemnya kami perbaiki. Apakah ada yang error, tidak profesional, atau asal daftar," kata dia.
Meski demikian, menurut Tjahjo, pelayanan pendaftaran sementara tetap berjalan, meski proses perekaman E-KTP belum dapat dilakukan.
"Mendaftar dulu boleh. Ada 15.000 pendaftar sehari, kan kasihan. Kalau tidak punya kartu (KTP) sementara kan bisa ditangkap," kata dia.

sumber : beritasatu.com

Monday, November 10, 2014

Mendagri Janji Pembuatan e-KTP Kelar 1 Jam

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, berjanji mempercepat pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Meskipun saat ini masih dievaluasi sistem pembuatan dan distribusinya.
"Per 1 Desember jalan semua. 1 jam selesai kalau perlu. Gak ada diambil besok, diambil bulan depan, gak ada itu," kata Tjahjo ditemui wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Menurut Tjahjo saat ini memang terjadi kekurangan blangko e-KTP di sejumlah daerah. Belum lagi soal e-KTP ganda.
Tetapi, soal blangko atau stempel yang melekat pada e-KTP, Tjahjo mengaku sudah memiliki solusi. Dia mengatakan, blangko yang selama ini diproduksi di pusat akan ditinjau kembali untuk bisa dicetak di daerah.
"Apakah blanko harus bikin ke pusat, kan tidak. Kalo daerah ada yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak?" ujarnya.
Menindaklanjuti itu, Tjahjo akan berkoordinasi dengan para eselon di kementerian dalam negeri. Sementara disinggung soal proyek e-KTP yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tjahjo mengaku tak akan mencampurinya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.
"Kami terbuka. Termasuk pada masalah hukum," imbuhnya.

SUMBER : MENDAGRI

Thursday, November 6, 2014

Program e-KTP Dihentikan, KPK: Kasus Jalan Terus

JAKARTA, VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri menghentikan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk sementara waktu. Alasannya, karena program itu masih tersangkut proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dalam posisi memberikan izin untuk menghentikan atau melanjutkan proyek tersebut. "KPK tidak pada domain melarang atau menyetujui," kata Johan di kantornya, Rabu, 5 November 2014.

Meski demikian, Johan memastikan bahwa kasus e-KTP tetap akan diusut oleh pihak KPK. Menurut dia, penyidikan kasus tersebut tidak terpengaruh oleh proyek tersebut diteruskan atau tidak.

"Kasus akan ditindaklanjuti KPK tidak terpengaruh proyek diteruskan atau tidak," ujar Johan.

Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa  e-KTP akan dihentikan sementara. Program dihentikan sementara karena masih tersangkut proses hukum.

"Sekarang ini sudah diserahkan ke daerah prosesnya. Dengan sedang diproses hukum, ini kan sementara perlu ada penataan ulang. Ya kami pelan-pelan, hati-hati nggak mau nanti kena imbasan," kata Tjahjo, Rabu, 5 November 2014.

Tjahjo memastikan program e-KTP akan diteruskan bila penataan ulang telah selesai dilakukan. Alasan lainnya, kata dia, e-KTP sudah banyak beredar, tapi masih ada juga masyarakat yang belum mempunyai kartu elektronik itu.

"Sedang kita cek kembali kenapa di daerah kok berhenti, yang masalah itu apa. Apakah dananya? Apakah infrastrukturnya?" ucap dia.

Korupsi e-KTP


Seperti diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri. KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP.

Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun. Dari hasil penghitungan sementara, negara diduga dirugikan sekitar Rp1,12 triliun.


Sumber : Kemendagri

Wednesday, September 24, 2014

Januari 2015, KTP Non Elektronik Tak Berlaku Lagi

Pemerintah Indonesia sejak beberapa waktu lalu berencana untuk membuat data penduduk secara online lewat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Rencananya penggunaan KTP-el akan dioptimalkan pada tahun 2015 mendatang.

Sebagai langkah awal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penanggung jawab urusan kependudukan berencana akan membuat nomor penduduk yang tertera pada KTP non elektronik tak berlaku lagi mulai Januari 2015.

"Nantinya penduduk harus pakai nomor identitas unik yang sudah kita berikan. Jadi nomor di KTP lama (KTP non elektronik) akan kita buat tidak berlaku per 1 Januari 2015," kata Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

Irman memaparkan bahwa nomor unik yang tercatat pada identitas kependudukan akan terintegrasi dengan berbagai identitas lain, seperti surat izin mengemudi, passport maupun kartu jaminan sosial masyarakat.

"Fungsi dasar yang diberikan oleh KTP-el itu minimal berupa Keamanan dan kemudahan layanan publik bagi masyarakat di Indonesia," ungkap Irman saat dijumpai tim Tekno Liputan6.com di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Pentingnya nomor induk yang ada di KTP-el membuat Irman meminta kepada operator telekomunikasi untuk mengimbau pelanggannya agar memperbarui data mereka dengan nomor di KTP-el.

"Pelanggan yang sudah daftarkan identitasnya memakai KTP lama diminta untuk perbaharui datanya supaya valid. Kalau belum punya KTP-el, pelanggannya diminta urus dulu saja ke kelurahan," tandasnya.